Strategis Pertahanan Negara, Menhan Hadiri Raker Kemhan-TNI Bersama DPR-RI komisi I

JAKARTA || BOGORFAKTUAL - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan-TNI dengan Komisi I DPR RI, acara tersebut digelar di Jakarta, pada Senin (25/11/2024). 

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025, termasuk komitmen Kemhan-TNI menjaga netralitas selama Pilkada Serentak dan target 100 hari yang berfokus pada pengembangan kekuatan pertahanan negara.

Strategi Kemhan berpusat pada keberlanjutan dan pengembangan pembangunan pertahanan yang dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan. Pembangunan ini terintegrasi dengan konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan amanat konstitusional Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi bangsa Indonesia.

Menhan Sjafrie menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan pertahanan, memastikan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, serta kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kemhan juga fokus pada program strategis seperti pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran Universitas Pertahanan RI, reformasi birokrasi pertahanan, pemeliharaan personel, pengembangan kemampuan pertahanan untuk ekonomi, review anggaran oleh BPKP - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan kerja sama internasional non pakta pertahanan.

Kemhan berencana mengembangkan 100 batalyon teritorial pada tahun 2025, ini merupakan bagian dari kebijakan Perisai Trisula Nusantara, yang bertujuan mendukung pertahanan wilayah dan memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah rawan konflik atau bencana.

Menhan Sjafrie menegaskan komitmen Indonesia untuk mengedepankan pendekatan diplomatik, mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai di tingkat global dan regional. Ancaman terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam swasembada pangan dan energi, menjadi perhatian penting yang harus segera diselesaikan demi kemandirian dan kedaulatan negara. (***)

Kemhan-RI