DRAMAGA || BOGORFAKTUAL – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi IV, H. Wasto Sumarno, S.Hut., M.Pd., meninjau langsung kondisi ruas jalan rusak yang menghubungkan Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, dengan Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pada Senin, (2/2/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga terkait kerusakan jalan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna, khususnya pengendara roda dua.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, H. Wasto didampingi Camat Dramaga Atep S. Sumaryo, S.H., M.M., perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), UPT Jalan dan Jembatan, serta Kepala Desa Ciherang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD dan pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kondisi infrastruktur di lapangan.
H. Wasto menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah aktif menyampaikan aspirasi dan keluhan secara terbuka kepada pemerintah daerah.
“Kami dari DPRD bersama Pak Camat dan jajaran pemerintah daerah melalui DPUPR mengucapkan terima kasih atas perhatian dan aspirasi masyarakat. Masukan ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar H. Wasto.
Ia menegaskan bahwa ruas jalan Ciherang Cutak–Ciherang Kidul telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor dan masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun 2026, dengan rencana penanganan sepanjang kurang lebih 2,1 kilometer melalui betonisasi.
“Insya Allah, berdasarkan nomenklatur dan data yang ada, ruas jalan ini diprioritaskan tahun ini. Memang terdapat tahapan yang harus dilalui, mulai dari administrasi, perencanaan teknis hingga proses lelang. Namun yang jelas, Bupati Bogor sudah memberikan atensi khusus terhadap jalan ini,” jelasnya.
Terkait lambatnya penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah, H. Wasto mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, pemerintah daerah harus membagi anggaran secara proporsional ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Anggaran kita terbatas dan harus dibagi untuk banyak kebutuhan. Semua infrastruktur dianggap prioritas, sehingga dibutuhkan kelegowoan bersama. Namun demikian, aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya.
